Transformasi Tata Kelola Koperasi Polri: Polda NTT Dukung Penuh Inovasi SIKOPAL demi Kesejahteraan Anggota

Kupang, NTT - Potensi ekonomi besar yang dimiliki oleh Koperasi Polri di seluruh Indonesia kini bersiap mengalami lompatan besar. Berangkat dari kesadaran strategis untuk mengoptimalkan kesejahteraan personel, Kombes Pol. Mulyono, S.E. (NDH 36 | POLRI), peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026, menggagas proyek perubahan bertajuk "Transformasi Tata Kelola Koperasi Polri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota."

Inovasi ini mendapatkan sambutan hangat dan dukungan penuh dari jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., melalui Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H.

Dalam keterangannya, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal jalannya proyek strategis nasional ini. Polda NTT juga masuk dalam jajaran lima lokasi utama uji coba lapangan (quick win) nasional.

"Transformasi tata kelola koperasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan koperasi yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital sekarang ini," ujar Kombes Pol. Henry Novika Chandra menyampaikan pesan Kapolda NTT.

Lebih lanjut, beliau mengungkapkan optimisme tinggi terhadap platform digital terintegrasi yang digagas.

"Saya berharap inovasi ini dapat meningkatkan pelayanan kinerja dan usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota koperasi Polri dari Sabang sampai Merauke, sehingga anggota Polri bisa lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Kami siap mendukung dan mengawal keberlanjutan proyek perubahan ini," tambahnya.

Berdasarkan data Online Data System (ODS) Koperasi per 31 Juli 2026, ekosistem Koperasi Polri mencakup 249 koperasi dengan total 133.479 personel anggota. Namun, potret di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang serius:

Status Keaktifan: Sebanyak 52 koperasi (20,88%) tercatat tidak aktif, sementara 197 koperasi (79,12%) masih berstatus aktif.

Kepatuhan RAT: Baru 100 koperasi aktif (60,75%) yang rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara 97 koperasi lainnya belum melaksanakannya.

Kekuatan Ekonomi Agregat: Sebanyak 197 koperasi aktif mengelola aset senilai Rp1,386 triliun (sekitar Rp10,03 juta per anggota), omzet Rp545,385 miliar (sekitar Rp4,09 juta per anggota), dan membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp19,911 miliar (sekitar Rp148.167 per anggota).

Kesenjangan utama yang disasar oleh proyek perubahan ini adalah belum lengkapnya data biaya, kualitas aset, laporan keuangan, serta belum seragamnya pengukuran Manfaat Ekonomi Anggota (MEA).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, digagaslah SIKOPAL (Sistem Koperasi Aliansi) sebagai pusat integrasi informasi, koordinasi lintas jenjang, dan pembelajaran kebijakan berbasis digital. Implementasinya dibagi ke dalam tiga fase roadmap:

Jangka Pendek (Agustus – November 2026): Fokus pada fondasi, validasi 249 profil koperasi, pembentukan standar, prototipe dashboard, kebijakan Mabes Polri, serta 5 uji coba lapangan (quick win senilai Rp150 juta untuk 1.000 anggota) di Polda Bali, Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Jangka Menengah (Tahun 2027): Replikasi penuh pada 197 koperasi aktif, target RAT ≥75%, pelaporan ≥90%, menjangkau 20.000 anggota, serta tambahan MEA sebesar Rp12 miliar per tahun.

Jangka Panjang (Tahun 2028): Pelembagaan nasional, pencapaian RAT 100% pada koperasi aktif, menjangkau minimal 50.000 anggota, dan lonjakan tambahan MEA hingga Rp30 miliar per tahun.

Inisiatif strategis ini selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta misi Asta Cita (poin 3, 4, 6, dan 7) terkait penguatan ekonomi dari bawah, peningkatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat.

Melalui pengukuran indikator Manfaat Ekonomi Anggota (MEA) yang akurat—di mana baseline awal sampel tercatat sebesar Rp1,2 juta per anggota per tahun dan ditargetkan meningkat 50% menjadi Rp1,8 juta per anggota per tahun—proyek ini memastikan setiap kebijakan terverifikasi secara nyata dalam bentuk rupiah.

Tagline Proyek Perubahan: "Koperasi Sehat, Anggota Sejahtera, Manfaatnya Terukur."

Dengan sinergi kuat dari Mabes Polri, Polda jajaran, INKOPPOL, serta kolaborasi lintas sektoral, inovasi yang dimotori oleh Kombes Pol. Mulyono ini diyakini mampu membangkitkan koperasi yang tertidur, memperkuat ketahanan ekonomi internal, dan mewujudkan personel Polri yang semakin sejahtera dan bermartabat di seluruh nusantara. _052